Slawi - Dalam rangkaMemberikan dukungan Program Percepatan Penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem agar mampu mengembangkan usaha dan menambah pendapatan ekonomi keluarga, Dinas Sosial Kabupaten Tegal adakan pemantapan wirausaha bagi sasaran Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) selama dua hari dari hari Rabu (25/09/2024) sampai dengan Kamis (26/09/2024).
Slawi – Pada Rabu, 20 Juni 2024 Dinas Sosial Kab. Tegal diwakili oleh Sekretaris Dinas Nur Ariful Hakim, Kabid Linjamsos dan Kebencanaan M. Agus Fauzan, Pekerja Sosial dan TKSK Kramat melaksanakan pendampingan Monev penyaluran BLT DBHCHT Provinsi Jateng Tahap 2 di Pabrik Tegal Jaya Makmur Sejahtera - Kramat oleh Dinsos Provinsi Jawa Tengah.
Slawi – Dalam rangka menyebarluaskan informasi, membangun sinergitas dan efektifitas serta meningkatkan kualitas DTKS berkaitan adanya pembaharuan mekanisme pengusulan DTKS dengan lebih memberikan peran kepada desa/kelurahan. Pada Kamis, 20 Juni 2024 dilaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi di Aula Dinas Sosial dengan mengundang 60 Orang dari unsur OPD yaitu Dinas Perkim Kabupaten Tegal, Dinas P3AP2 & KB Kab. Tegal, Dinas Kesehatan Kab. T
Program Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) pada tahun 2024 akan menjangkau di 18 Kecamatan di wilayah Kabupaten Tegal. Hal ini sebagai langkah untuk mendekatkan pelayanan sosial bagi masyarakat Kabupaten Tegal yang memerlukan layanan sosial. Puskesos merupakan lembaga yang dibentuk oleh Kecamatan atau Desa/Kelurahan yang memudahkan warga miskin dan rentan miskin dalam menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten
Margasari – Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya. DTKS pada awalnya dikelola secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Sekretariat Wakil Presiden.
